Sebelum Mengambil KPR, Ketahui Dulu Cara Menghitung BPHTB

Advertisement

Bphtb merupakan sebuah objek pajak yang telah dikenakan karena adanya perolahan atas hak atas tanah atau bangunan. Pemindahan hak ini muncul karena proses dari jual beli, hibah, tukar menukar, wasiat, hibah, dan juga pemasukan perseroan atau bahan hukum yang lainnya, pemisahan hak yang bisa menyebabkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam sebuah lelang, pelaksanaan atas putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap, penggabungan untuk usaha, peleburan untuk usaha, dan juga pemekaran hadiah atau usaha.

Berdasarkan UU No. 21 Th 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah & bangunan seperti yang sudah diubah dengan UU No. 20 Th 2000, pemberian tentang hak pengelolaan adalah objek pajak. Dikarenakan atas hal ini, hak pengelolaan dari objek pajak merupakan penerima hak pengelolaan mendapat manfaat yang ekonomis dari tanah yang telah dikelola.

Mengingat umumnya Hak Pengelolaan diberi untuk Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Lembaga Pemerintah non Departemen, Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten, Perum Perumnas tidak dimaksudkan guna mencari keuntungan, lembaga pemerintah yang lain, dengan begitu pengenaan terhadap Bea Perolahan Hak Tanah & Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan harus diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebelum Mengambil KPR, Ketahui Dulu Cara Menghitung BPHTB

Setiap badan atau orang yang mendirikan bangunan itu harus mempunyai IMB. Di bawah ini adalah cara mengurus IMB, antara lain:

Subjek pajak yang harus dikenakan BPHTB, yaitu orang pribadi atau sebuah badan yang mendapatkan Hak atas Tanah/ Bangunan. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, maka tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 5%. Untuk pembayaran BPHTB, maka para waji pajak diberi kepercayaan menghitung, membayar, sekaligus melaporkan pajak yang terhutang sendiri memakai SPTPD. Di bawah ini adalah rumus perhitungan BPHTB, antara lain:

Tarif pajak x Dasar pajak

Tarif x (NJOP PBB - NJOPTKP)
Berdasarkan Perda No. 18 Th 2010 Pasal 7 Ayat 1, maka besaran pokok BPHTB yang terhutang dihitung dengan mengkalikan tarif seperti dalam dasar pajak sesudah dikurangi NJOPTKP. Dalam hal ini, maka NPOP tidak diketahui atau bisa juga lebih rendah dari NJOP yang dipakai dalam pengenaan terhadap PBB di tahun terjadinya perolehan, maka besaran dari pokok BPHTB yang telah terhutang dihitung dengan mengaklikan NJOP sesudah dikurangi NPOPTKP.

Berdasarkan Pemerintah No. 34 Th 2016, maka besaran pajak penghasilan dari pengalihak hak atas tanah atau bangunan seperti dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a adalah :
  • 2,5% dari umlah bruto nilai pengalihan hak atas taah atau bangunan selain pengalihan dari hak atas tanah atau bangunan berbentuk rumah sederhana atau rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
  • 1% dari jumlah bruto untuk nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan berbentuk rumah sederhana dan juga rumah susun sederhana dilakukan wajib pihak untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
  • 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan pada pemerintah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, seperti yang ada dalam UU yang mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.


BPHTB Waris
Berdasarkan UU No. 21 Th 1997, yaitu tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan seperti yang sudah diubah ke dalam UU No. 20 Th 2000, telah disebutkan perolehan hak dikarenakan hibah wasiat dan waris adalah objek pajak. Perolehan hak dikarenakan waris merupakan perolehan hak tanah dan bangunan oleh ahli waris yang didapat dari pewaris yang telah berlaku sesudah pewaris yang meninggal dunia.

Ketika pewaris telah meninggal dunia, hakikatnya sudah terjadi sebuah pemindahan hak dari pewaris pada ahli waris. Ketika terjaid peristiwa hukum yang menyebabkan pemindahan hak itu adalah ketika perolehan hak dikarenakan waris yang menjadi objek pajak. Mengingat ahli waris itu mendapat hak dengan cuma-cuma, jadi wajar bila perolehan hak karena waris umumnya termasuk juga dengan objek pajak yang telah dikenakan dalam pajak.

Perolehan hak dikarenakan hibah wasiat merupakan perolehan hak atas tanah atau bangunan dari orang pribadi atau badan dari pemberian hibah wasiat yang telah berlaku sesudah pemberian hibah wasiat yang telah meninggal dunia. Umumnya, untuk penerima hibah wasiat merupakan orang pribadi yang ada dalam hubungan keluarga dengan sang pemberi hibah wasiat, atau bisa juga dari orang pribadi yang memaang tidak mampu.

Disamping sebagai orang pribadi, maka penerima hibah wasiat adalah badan yang memiliki kegiatan pelayanan kepentingan umum di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan juga kebudayaan semata-mata tidak mencari sebuah keuntungan. Maka dari itulah, ahli waris dan juga penerima hibah wasiat mendapat hak cuma-cuma untuk memberikan keadilan, besarnya pengenangan atas BPHTB karena waris dan hibah wasiat harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, mau beli rumah? Supaya transaksi untuk pembelian rumahnya bisa nyaman dan aman, sebaiknya manfaatkan saja jasa dari para agen properti yang profesional di rumah.com.
Advertisement
Sebelum Mengambil KPR, Ketahui Dulu Cara Menghitung BPHTB | Muhammad Maulana | 5